Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiani saat mengikuti rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Foto: Farhan/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiani menilai angka TPT (tingkat pengangguran terbuka) di Indonesia masih jauh diatas target RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) tahun 2020-2024 yang berada dikisaran 3,6-4,3 persen. Oleh karenanya perlu ada evaluasi dari pemerintah.

“Pertanyaan saya, pertama karena ternyata pada faktanya lulusan sekolah kita itu sebagian besar SMK, apa itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri? Di sini apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu lulusan SMK yang tidak ingin melanjutkan sekolah tersebut, agar bisa mendapatkan pekerjaan? Karena kenyataannya tidak sedikit lulusan SMK belum bisa berkesesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri,” papar Netty saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

"... faktanya lulusan sekolah kita itu sebagian besar SMK, apa itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri?"

Oleh karena itu Politisi Fraksi PKS ini berharap agar dilakukan evaluasi. Pasalnya jika dilihat dari slogan 'SMK Bisa!' itu sudah jauh berapa tahun yang lalu, sejak periode 2004 silam. Sehingga perlu dilakukan evaluasi, pembaruan berupa pelatihan terhadap para lulusan SMK. Sehingga memiliki ketrampilan khusus yang berkesesuaian dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri, maupun dunia usaha.

Sementara itu, Menteri Tenaga kerja, Ida fauziyah mengungkapkan bahwa TPT masih tinggi akibat sektor Industri yang masih belum seutuhnya pulih. Namun sejatinya angka TPT tersebut sesuai dengan RKP tahun 2023 yakni 5,2-5,5 persen. Walau demikian pihaknya mengakui bahwa angka TPT sebesar 5,32 persen itu masih tinggi. Masih ada sekitar tujuh jutaan pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu pihaknya bertekad akan terus menurunkan angka TPT tersebut hingga lima persen pada tahun 2024 mendatang. (ayu/aha)